Jagopost.co.id, Pembahasan mengenai pemekaran Madura menjadi provinsi sebenarnya telah menjadi topik yang cukup banyak dibicarakan, namun sering kali menemui jalan buntu. Hal ini mungkin terjadi karena sebagian besar pihak sudah memahami bahwa pembentukan provinsi Madura bukan hanya sekadar keinginan, melainkan sebuah solusi strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, isu ini menjadi terasa membosankan karena kurangnya perkembangan konkret.
Secara administratif, pembentukan Madura sebagai provinsi masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, jika dilihat dari perspektif politik, hal ini sebenarnya sangat mungkin untuk diwujudkan. Pemekaran kabupaten, misalnya, dapat menjadi langkah awal yang potensial. Kabupaten Kepulauan dapat dimekarkan dari Sumenep, Kota Pamekasan yang padat dan strategis dapat berdiri sendiri sebagai entitas baru, sementara Kabupaten Bangkalan bisa dipertimbangkan untuk dimekarkan di sisi barat dan utara. Semua ini bergantung pada komitmen kepala daerah masing-masing dalam memenuhi persyaratan administratif.
Selain itu, para elit politik asal Madura juga memegang peranan penting dalam mendorong perubahan regulasi yang memungkinkan pembentukan provinsi baru dengan minimal lima kabupaten. Diplomasi politik yang terjalin antara tokoh-tokoh Madura yang berpengaruh di pusat dapat mendorong Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang mengatur otonomi daerah baru. Pendekatan ini cukup mungkin terwujud, mengingat Madura memiliki peran signifikan dalam memenangkan pasangan calon Prabowo-Gibran di Pilpres dan Khofifah-Emil pada Pilkada 2024. Konfigurasi politik ini dapat dijadikan landasan dalam memperjuangkan Madura menjadi provinsi.
Madura dan Konsep Pemerintahan Kolaboratif
Dalam upaya mempercepat pembangunan di Madura, terdapat dua paradigma yang dapat digunakan, yaitu pemerintahan kolaboratif dan pendekatan “Whole of Government”. Konsep ini berfokus pada sinergi antara berbagai kepentingan daerah yang berbeda-beda, dengan tujuan utama untuk kemajuan dan pemerataan ekonomi. Masing-masing kabupaten di Madura memiliki karakter dan potensi yang berbeda, namun jika dikelola dengan pendekatan yang terintegrasi, perkembangan wilayah ini dapat tercapai lebih cepat.
Namun, realitas yang ada saat ini menunjukkan bahwa empat kabupaten di Madura masih tergolong daerah tertinggal di Jawa Timur, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Masalah-masalah seperti rendahnya tingkat pendidikan, kualitas layanan publik yang kurang, dan kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh kabupaten Madura menunjukkan stagnasi yang signifikan. Selain itu, dinamika politik lokal yang sering kali penuh konflik dan biaya tinggi juga menambah kompleksitas situasi.
Baca Juga : Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Antara Efisiensi dan Potensi Masalah Demokrasi
Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Madura memerlukan pembangunan yang berbasis pada komitmen bersama antara para kepala daerah. Diperlukan keselarasan program, aksesibilitas infrastruktur yang terkoneksi, dan kerjasama antar daerah. Dengan menghilangkan intrik kepentingan dan bekerja dengan visi yang sama, pembangunan Madura dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Prinsip Whole of Government dan Kolaborasi Antar Daerah
Prinsip “whole of government” tidak hanya menyangkut penyetaraan atau struktur yang sama antar daerah, tetapi lebih pada pembentukan aliansi strategis yang mengarah pada perencanaan dan pelaksanaan program secara bersama. Konsep ini melibatkan joint planning, joint working, dan joint venture, yang memastikan bahwa setiap daerah dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.
Salah satu contoh konkrit yang bisa diselaraskan adalah sektor pariwisata. Madura memiliki berbagai potensi wisata yang bisa dikembangkan jika ada kolaborasi antara kabupaten. Misalnya, promosi wisata yang terintegrasi, penyelenggaraan acara wisata bersama, dan pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi akan meningkatkan daya tarik wisata Madura secara keseluruhan. Wisata di Sumenep tidak hanya menarik bagi wisatawan lokal, namun juga untuk pengunjung dari luar daerah. Begitu pula dengan destinasi wisata di Pamekasan, yang bisa menarik wisatawan dari kabupaten lain.
Dengan kerja sama antar daerah dalam sektor pariwisata, Madura tidak hanya akan dikenal sebagai tujuan wisata yang menarik, tetapi juga akan memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pariwisata. Jika kabupaten-kabupaten di Madura dapat bekerja sama dan membangun infrastruktur yang saling terhubung, maka potensi wisata Madura akan semakin bersinar dan mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat setempat.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, pembentukan Madura sebagai provinsi bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Dengan komitmen kuat dari para kepala daerah dan dukungan dari elit politik yang memiliki pengaruh di tingkat pusat, Madura dapat melangkah menuju status provinsi baru. Namun, keberhasilan tersebut memerlukan kerja sama yang erat antar kabupaten dan pengelolaan sumber daya yang optimal.
Jika para pemangku kepentingan di Madura bisa mewujudkan konsep pemerintahan kolaboratif dan memanfaatkan potensi yang ada, Madura akan menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan menjadi contoh bagi daerah lainnya. Kunci utama terletak pada keselarasan visi, kerja sama yang solid antar daerah, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat Madura.
Leave a Reply