Jagopost.co.id, Banyumas – Peluncuran program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pengelola kantin sekolah. Para pedagang khawatir omzet mereka akan tergerus akibat pemberian makanan gratis kepada para siswa.
Nari (54), pengelola kantin di SD Negeri 1 Kranji, Purwokerto, mengaku tidak menjual makanan berat pada hari pertama pelaksanaan program tersebut. Ia memilih menunggu dampak program ini terhadap penjualannya.
“Hari ini libur dulu jualan makanan berat karena ada program makan bergizi gratis, takut enggak laku. Besok-besok sambil lihat dulu seperti apa,” ujar Nari, Senin (6/1/2025).
Nari biasanya menjual makanan berat berupa nasi goreng, nasi kepal, dan nasi ayam geprek dengan harga tertinggi Rp 8.000, yang sebagian merupakan titipan dari pedagang lain. Namun, pada hari itu, ia hanya menjual makanan ringan.
Pedagang UMKM Merasa Terimbas
Surti (53), pedagang lainnya, juga menyuarakan kegelisahannya. Ia menyoroti dampak program tersebut terhadap para pedagang makanan basah yang menitipkan dagangan di kantin.
“Yang kasihan itu pedagang makanan basah yang nitip di sini. Untungnya hari ini makanan program gratis datang setelah istirahat pertama,” ungkap Surti.
Namun, ia khawatir jika ke depannya makanan program datang sebelum jam istirahat pertama. “Kalau datang sebelum istirahat pertama, duh,” ucapnya sambil menepuk jidat.
Harapan untuk Melibatkan UMKM
Surti berharap pemerintah dapat melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam program ini agar dampaknya lebih merata.
“Programnya bagus, tapi seharusnya survei dulu ke orang-orang sekitar, termasuk kantin. Kasihan UMKM. Mudah-mudahan ke depannya mereka bisa diajak kerja sama,” harapnya.
Tentang Program Makan Bergizi Gratis
Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis di Banyumas resmi diluncurkan pada Senin (6/1/2025). Program ini menyasar 2.740 siswa di beberapa sekolah, termasuk SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi siswa dan mendukung proses belajar mereka. Namun, pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi lokal, khususnya pedagang kantin dan UMKM di sekitar sekolah.
