Jagopost.co.id, Jakarta – Hasan Nasbi secara resmi mengajukan pengunduran diri dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Dalam pernyataan resmi yang diunggah di kanal YouTube Total Politik pada Selasa (29/4/2025), Hasan menjelaskan bahwa keputusan ini telah dipikirkan secara matang. “Hari ini, 21 April 2025, saya menandatangani surat pengunduran diri dan mengirimkannya kepada Presiden melalui dua rekan terpercaya, Seskab dan Mensesneg,” ujarnya.
Alasan di Balik Pengunduran Diri
Hasan menegaskan bahwa langkah ini bukanlah keputusan impulsif atau emosional. Ia merasa sudah waktunya untuk mundur dan memberikan kesempatan kepada sosok lain yang lebih kompeten.
“Setelah pertimbangan yang mendalam, saya menyadari bahwa ini saatnya untuk ‘menepi’ dan menjadi penonton. Biarlah figur yang lebih baik mengambil peran di lapangan,” jelas Hasan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih. “Ini merupakan kehormatan besar bagi saya. Namun, saya juga memohon maaf jika kinerja saya belum sepenuhnya memenuhi harapan beliau,” tambahnya.
Proses Transisi dan Kabar Sebelumnya
Hasan menyatakan kesiapannya untuk membantu proses transisi kepemimpinan di PCO. Sejak 21 April 2025, ia telah menghentikan aktivitasnya sebagai Kepala PCO.
Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Hasan akan mengundurkan diri, tetapi ia membantahnya. Pada Rabu (16/4), ia masih berkantor seperti biasa dan bahkan menandatangani surat tugas untuk tim PCO yang akan belajar ke Kantor Komunikasi Prime Minister Office Australia.
“Saya masih aktif bekerja seperti biasa dan baru saja menyetujui penugasan tim untuk studi banding ke Australia,” kata Hasan saat itu.
Apa Dampaknya?
Pengunduran diri Hasan Nasbi menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan posisinya. Langkah ini juga menjadi sorotan publik, mengingat peran PCO yang krusial dalam strategi komunikasi pemerintah.
Apakah keputusan Hasan akan memengaruhi kebijakan komunikasi pemerintahan Prabowo ke depan? Atau justru membuka pintu bagi pembaruan dalam penyampaian informasi publik? Semua pertanyaan ini menunggu jawaban dari langkah-langkah pemerintah selanjutnya.
