Jagopost.co.id, Jakarta, (28/12/2024) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memanggil siapa pun yang relevan dengan penyelidikan kasus Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Langkah ini akan dilakukan apabila penyidik KPK memerlukan keterangan dari Megawati untuk memperkuat penyidikan.
“Sesuai kebutuhan penyidikan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung KPK, Jumat (27/12/2024).
Surat PAW dan Kaitan Megawati
Berdasarkan laporan, Megawati diketahui menandatangani surat permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku sebagai calon anggota legislatif DPR RI yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat tersebut juga ditandatangani oleh Hasto Kristiyanto.
Tessa menjelaskan, keputusan untuk meminta keterangan Megawati sepenuhnya berada di tangan penyidik. “Bila penyidik merasa kesaksian itu dibutuhkan untuk pemenuhan unsur perkara, maka akan dilakukan. Semua berdasarkan kebutuhan penyidikan,” tambahnya.
PDIP Minta Tidak Ada Spekulasi
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Megawati dipanggil oleh KPK. Said menegaskan bahwa kasus Harun Masiku tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum PDIP.
“Kami tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum. Sepanjang pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus Harun Masiku ini sama sekali tidak terkait dengan Ibu Megawati,” ujar Said dalam keterangan pers yang diterima pada Sabtu (28/12/2024).
Dia juga meminta semua pihak untuk tidak menggiring opini publik yang bisa mencederai proses hukum.
“Mari kita menjaga negara ini agar berjalan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan atau pengadilan opini,” imbuhnya.
Harapan PDIP untuk Proses Hukum yang Adil
Said Abdullah juga menekankan agar kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto tidak diframing dengan asumsi-asumsi politis. Dia mengingatkan bahwa Hasto selama ini selalu kooperatif terhadap pemanggilan KPK.
“Kami berharap KPK bertindak proporsional dan menjaga kelembagaannya dari intervensi pihak mana pun, agar negara hukum tetap terjaga. Dugaan adanya intervensi politik dalam kasus ini juga harus dijawab oleh KPK untuk menjaga marwah institusi,” pungkas Said.
KPK dan Komitmen Penegakan Hukum
KPK diharapkan tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan, tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik. Langkah tegas yang diambil oleh KPK dalam kasus ini akan menjadi ujian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
